Bandar Lampung – Harga LPG 3 Kilogram mengalami kenaikan. Menanggapi hal itu, Yusnadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS dan Aleg Dapil Lampung Timur, menyatakan keprihatinannya terhadap dampak kebijakan tersebut.
Ia menyebut, kenaikan harga LPG 3 kg akan membebani masyarakat miskin, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan sektor informal.
“Kami meminta pemerintah untuk transparan terkait dasar kebijakan kenaikan harga LPG 3 kg. Apakah ini akibat lonjakan harga gas internasional, subsidi yang dianggap tidak efektif, atau pertimbangan fiskal lainnya? Masyarakat berhak tahu alasan di balik kebijakan ini,” ujar Yusnadi dalam keterangan tertulisnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, bahwa pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait dampaknya. “Kenaikan ini bukan hanya persoalan harga, tetapi soal keberlanjutan ekonomi rakyat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg,” imbuhnya.
Yusnadi menegaskan, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah. “Kami akan memastikan suara rakyat terdengar dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil,” tegasnya.
Langkah Konkret Meringankan Beban Rakyat
Sebagai langkah konkret untuk meringankan beban rakyat, Yusnadi menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meringankan beban rakyat yaitu:
1. Pentingnya Advokasi Subsidi Tepat Sasaran
“Subsidi LPG 3 kg harus benar-benar sampai kepada masyarakat miskin,” kata Yusnadi. Ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih terintegrasi untuk memastikan distribusi yang akurat dan tepat sasaran.
2. Mendorong Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT)
“Jika kenaikan harga tidak dapat dihindari, pemerintah harus memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dampaknya,” tambahnya.
3. Program Konversi ke Energi Alternatif
Yusnadi mendorong percepatan program konversi ke energi alternatif seperti kompor listrik bersubsidi yang lebih efisien dan ramah lingkungan sebagai solusi jangka panjang.
4. Dialog dan Mediasi
“Kami akan memfasilitasi dialog antara pemerintah, distributor, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang komprehensif dan dapat diterima semua pihak,” ujarnya.
5. Pantau dan Evaluasi Implementasi
Kami di DPRD juga berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tim pemantauan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap lancar dan menghindari spekulasi harga di tingkat distributor.
6. Peningkatan Pendapatan Rakyat sebagai Solusi Jangka Panjang
Lebih jauh, Yusnadi mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program-program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, insentif usaha mikro, dan pembukaan lapangan kerja baru.
“Kenaikan harga bukan hanya tentang bagaimana meringankan dampaknya, tetapi juga memastikan rakyat memiliki daya beli yang cukup,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, Yusnadi berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga berpihak pada masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (*)
